MEA 2015, Peluang Sekaligus Tantangan

JAKARTA (Suara Karya): Diberlakukan MEA 2015 bertujuan untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Akan terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN.

Demikian dikemukakan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat, dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama dengan para stakeholder sektor industri, di kantor Kemenperin Jakarta, kemarin.

MEA 2015, lanjutnya, merupakan momen penting bagi Indonesia, karena berpeluang memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional. Namun di sisi lain, pemberlakuan MEA 2015 juga akan menjadi tantangan, mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar, tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk Negara ASEAN lainnya.

Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, Menperin mengharapkan dukungan dan sinergi dengan masyarakat khususnya dunia usaha. "Untuk itu, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya. Agar produk-produk Indonesia mampu bersaing tidak hanya di pasar ASEAN, tetapi juga pasar dalam negeri," tutur dia.

Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Desa Sebagai Ketahanan Nasional

Kamis, 12 Maret 2015

Tujuan utama ditetapkannya pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah merupakan penjabaran lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunana nasional (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014, angka 8 dan 9). Selain itu, tujuan utama lainnya pengaturan Desa dengan UU adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa, guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional (Penjelasan Umum, angka 5,6 dan 7). Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa sebagai kearifan lokal, dan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama (Penjelasan Umum, angka 3 dan 4). Dalam kaitan itu, untuk memperkuat ketahanan masyarakat desa dengan kultur yang telah tumbuh berkembang sebagai kearifan lokal yang beratur-ratus tahun lamanya, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kemendagri, setiap tahun menyelenggarakan Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK, secara bergiliran di daerah. Khusus tahun ini diselenggarakan pada 25 Mei 2004 di Jakarta. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan platform asas membangun masyarakat dengan semangat gotong royong. Basic  masyarakat kita yang hidup dengan komunitas pluralistic dibangkitkan kembali dengan kebersamaan, ketahanan bersama masyarakat desa, kata IR. Tarmizi A Karim MSc Dirjen PMD Kemendagri mengenai bulan bhakti gotongroyong. Dalam implementasinya semangat gotongroyong diaplikasikan membangun infrastruktur dengan partisipasi keterlibatan masyarakat, penguatan lembaga-lembaga kemasyarakatan, ormas, kelompok komunitas menjadi agen pembangunan. Seiring dengan itu, disamping menyediakan anggaran, pemerintah juga akan mempersiapkan masyarakat, perangkat desa dengan pola pembimbingan, pelatihan dan pendidikan. Dengan even tentang desa, diharapkan semua elemen bangsa harus bangkit mengatasi permasalah masyarakat desa, terutama mengatasi konflik dengan semangat gotong royong, ujur Tarmizi Karim.

Yang Tercecer

Tahun Ini, Pelabuhan Regional akan Dibangun di Pelabuhan Ratu

Jumat, 13 Maret 2015 

Pemerintah provinsi Jawa Barat tahun ini hingga tahun depan akan membangun Pelabuhan Regional di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut,  Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Kota dan Kabupaten. Daerah, diminta mempersiapkan berbagai keperluan pembangunan tersebut. Menurut Kadishub Provinsi Jawa Barat,  Dedi Taufik, ide pembangunan Pelabuhan Regional tersebut muncul setelah melakukan kunjungan kerja ke Jabar Selatan akhir pekan lalu bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. APBD Provinsi atau kota/kabupaten, akan dialokasikan untuk  pembebasan lahan. Sedangkan pemerintah pusat, akan mengalokasikan untuk pembangunannya. 

Bank Dunia Prediksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 Capai 5,2 Persen

Kamis, 18 Desember 2014

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan tetap stabil. Hanya akan mengalami kenaikan tipis dari 5,1 persen di 2014 menjadi sebesar 5,2 persen. “Pertumbuhan eknomi Indonesia diperkirakan akan cenderung stabil dan sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi 5,5 persen,” kata Ahya Ichsan, ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Kamis (18/12) dalam acara Sosialisasi dan peluncuran Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia 2014 di Perpustakaan UGM.

Ahya mengatakan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh  melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut mengakibatkan investasi dan ekspor Indonesia menjadi lemah. Lemahnya ekspor berpengaruh pada kecilnya kontribusi terhadap penyempitan defisit neraca berjalan. “Defisit neraca berjalan turun menjadi 6,8 miliiar dolar atau 3,1 persen dari PDB kuartal ketiga 2014 dan lebih rendah sebesar 0,8 poin presentase dari PDB dibanding laju tahun lalu. Penurunan ini secara bertahap akan terus berlangsung,” paparnya.

Kondisi yang sama, lanjutnya, juga terjadi pada sektor fiskal dengan pertumbuhan penerimaan tetap yang relatif lemah, sementara belanja modal terkontraksi. Pertumbuhan penerimaan pada periode Januari-Oktober 2014 10,8 persen terus berada di bawah pertumbuhan PDB nominal 11,8 persen pada kuartal 1- sampai kuartal 3 tahun 2014. Sementara pada sisi pengeluaran, laju pencairan anggaran secara keseluruhan di akhir Oktober 2014 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya karena dorongan peningkatan belanja subsidi energi.